 |
| Deputi Bank Indonesia |
BANDA ACEH - Deputi Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Aceh, Teuku Munandar mengatakan keterlambatan penetapan APBA maupun APBD di provinsi manapun tentunya akan menghambat roda perekonomian suatu daerah, terutama bagi daerah-daerah yang laju perekonomiannya masih bergantung pada goverment spending atau belanja pemerintah.
Ia menjelaskan para peneliti dan pengamat ekonomi terutama penganut aliran keynesian (suatu teori ekonomi yang dipelopori oleh ekonom Inggris John Maynard Keynes), melalui berbagai penelitiannya memiliki keyakinan bahwa pengeluaran pemerintah sebagai bagian dari kebijakan fiskal memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara atau daerah setempat.
"Terkait belum selesainya proses APBA 2018, saya yakin bahwa hal ini bukanlah disebabkan karena faktor kesengajaan pihak eksekutif maupun legislatif. Semua pihak tentunya berkeinginan agar APBA segera diselesaikan, agar program kerja yang direncanakan dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat kepada masyarakat Aceh," kata Teuku Munandar kepada AJNN, Minggu (3/2).
Aceh merupakan salah satu provinsi yang struktur perekonomiannya masih didominasi oleh konsumsi pemerintah, sehingga bila terjadi keterlambatan penetapan APBA akan memberikan dampak pada kinerja ekonomi Aceh. Ia menjelaskan apbila dianalogkan dengan tubuh, APBA mungkin bisa diibaratkan seperti jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh. Bila jantung tidak bekerja atau terganggu, maka aliran darah akan terhambat yang dapat menyebabkan penyakit dan bisa berujung pada kematian.
"Data dan fakta selama ini menunjukkan APBA menopang perekonomian Aceh. Data terakhir untuk triwulan III-2017, kinerja perekonomian Aceh dari sisi pengeluaran ditopang oleh komponen konsumsi pemerintah dan investasi, dengan andil masing-masing sebesar 3,27 persen dan 2,14 persen terhadap total pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.
Ia menjelaskan sumbangsih konsumsi pemerintah lebih besar bila dibandingkan dengan konsumsi rumah tangga yang sebesar 3,19 persen. Sementara dari sisi sektoral, administrasi pemerintahan termasuk pendorong terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Aceh, selain sektor pertanian.
"Realisasi APBA di sektor administrasi pemerintahan maupun subsektor pemerintahan diantaranya melalui pembayaran gaji, jasa administrasi pendidikan, sosial, dan kesehatan. Data lain juga menunjukkan konsumsi pemerintah yang teralisasi dalam bentuk pembangunan infrastruktur juga menjadi faktor pendorong laju pertumbuhan ekonomi Aceh di triwulan III-2017 tersebut," katanya.
Berbicara mengenai sektor konstruksi, kata Teuku, memiliki efek pengganda (multiplier effect) terhadap perekonomian. Beberapa penelitian mengkonfirmasi hal ini. Progressive Policy Institute dalam risetnya yang dipublikasikan pada Maret 2014, dengan judul Infrastructure Investment and Economic Growth: Surveying New Post-Crisis Evidence, menyebutkan bahwa bukti-bukti terbaru menunjukkan belanja infrastruktur memiliki multiplier effect yang besar dan positif bagi perekonomian. Faktanya bahwa setiap 1 dolar AS yang dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur transportasi, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 1,5-2 dolar AS.
"Oleh karenanya merupakan hal yang positif bila penetapan APBA dapat segera diselesaikan, sehingga pembangunan infrastruktur dapat terealisasi. Semakin cepat infrastruktur dibangun, maka semakin cepat juga masyarakat menikmati manfaatnya, karena penyediaan infrastruktur juga dipercaya akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
Sebagaimana yang dipaparkan dalam kajian IMF Working Paper Februari 2015, The Welfare Multiplier of Public Infrastructure Investment, yang mengatakan bahwa setiap 1 dolar AS yang dihabiskan untuk investasi infrastruktur publik, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setara dengan 0,8 dolar AS konsumsi pribadi.
"Mengetahui signifikannya pengaruh APBA terhadap perekonomian Aceh, maka kami mendukung upaya yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif dalam menyegerakan proses penyelesaian APBA. Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh agar mendukung hal ini, jangan malah memperkeruh suasana dengan komentar atau kritikan yang tidak konstruktif," ujarnya.