 |
| Photo By Wikipedia |
IndonesiaKini- Malaysia adalah negara yang terletak di tengah-tengah Asia Tenggara dan berbagi banyak wilayah daratan dan maritim dengan negara-negara tetangga, terutama Indonesia dan Singapura. Sementara menteri pertahanan baru-baru ini di Singapura mengatakan Malaysia "berbagi perbatasan" dengan China, ini adalah pernyataan yang tidak akurat sama sekali.
Sebagai negara maritim dengan wilayah maritim yang luas, Malaysia berhak, sebagaimana ditentukan oleh Konvensi Hukum Laut Internasional (LOSC) 1982 untuk mengklaim 12 mil laut wilayah laut dari garis pangkal. Di wilayah laut, Malaysia memiliki kedaulatan atas wilayah maritimnya dari dasar laut hingga wilayah udara (airspace) .
Melewati garis 12 mil laut diukur dari garis dasar, Malaysia berhak atas hak kedaulatannya hingga 200 mil laut sebagai zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan wilayah bawah laut sebagai platform dasarnya, serta hingga 200 mil laut. Di kedua zona, Malaysia tidak memiliki kedaulatan tetapi memiliki hak kedaulatan untuk mengeksploitasi sumber daya hidup dan non-hidup yang ada di zona ini.
Baru-baru ini, negara itu dikejutkan oleh terjadinya pengawasan perikanan Indonesia, Orca 02 KP mengatakan telah mengganggu dan menahan kapal penangkap ikan Malaysia tidak jauh dari Pulau Selat di Selat Malaka.
Di bidang ini, Malaysia dan Indonesia belum memiliki batas ZEE yang disepakati, meskipun kedua negara telah merdeka lebih dari setengah abad. Selain itu, Malaysia juga memiliki batas laut yang belum terselesaikan dengan Singapura tidak hanya di Selat Johor tetapi juga di selatan Laut Cina Selatan dekat Selat Singapura.
Seperti Filipina, Brunei, dan Vietnam, Malaysia juga menuntut wilayah ZEE dan landas kontinen di Laut Cina Selatan di kepulauan Spratly. Tiongkok seharusnya tidak mengklaim wilayah maritim di sana menggunakan hak historis dengan menarik sembilan rehat untuk mengklaim wilayah mereka di Laut Cina Selatan.
Perlu dicatat bahwa beberapa dari sembilan tuntutan China tumpang tindih dengan perairan Malaysia di Sarawak dan Sabah. Sembilan garis putus-putus China telah diputuskan oleh Pengadilan Arbitrase Internasional (PCA) sebagai pelanggaran terhadap ketentuan LOSC dan hukum internasional. Namun, mengingat fakta bahwa Filipina memprakarsai kasus ini di PCA secara sepihak, China telah menjelaskan bahwa apa yang PCA putuskan tidak mengikat mereka.
Sebagai negara berdaulat, Malaysia perlu teguh dalam posisinya untuk mengklaim wilayah di Laut Cina Selatan. Namun, cukup menyedihkan bahwa baru-baru ini, Menteri Pertahanan Mohamad Sabu selama Dialog Shangrila IISS 2019 di Singapura pada 1 Juni menyebutkan bahwa "Malaysia memiliki perbatasan dengan Cina." Jika mengacu pada peta dunia, Malaysia tidak memiliki batas dengan Cina yang terletak jauh di utara sedangkan Malaysia jauh di selatan Kepulauan Melayu di dekat garis Khatulistiwa.
Jika Mat Sabu dimaksudkan sebagai sembilan garis putus-putus Cina yang dibuat di dekat Sabah dan Sarawak, igus ini telah menunjukkan pengakuan Malaysia terhadap tuntutan Cina di Laut Cina Selatan melalui sembilan terobosan ini. Mat Sabu perlu mengingat bahwa dia adalah menteri pertahanan dan bukan pemimpin oposisi. Apa pun yang ia debat dapat dianggap sebagai kebijakan nasional. Sebagai negara berdaulat, Malaysia harus menuntut tuntutannya di Laut Cina Selatan tanpa perlu mengakui tuntutan sembilan garis China.
Malaysia sekarang berada di persimpangan. Banyak garis batas laut belum disepakati dengan tetangga mereka terutama Singapura dan Indonesia. Menurut hukum internasional, jika garis batas maritim diperbaiki, tetap tidak berubah sampai kapan pun kecuali ada perjanjian baru. Namun, jika batas laut tidak ditetapkan, batas laut dapat berubah sesuai dengan luas daratan negara yang dapat meningkat atau menurun seiring berjalannya waktu.
Sebagai contoh, Pedra Branca telah menjadi milik Singapura pada 2008 dan Middle Rocks Malaysia sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah Internasional (ICJ). Namun ICJ tidak menetapkan batas maritim antara kedua negara antara Pedra Branca dan Central Rocks.
Sampai saat ini dilaporkan bahwa Singapura sedang berusaha memperbesar Pedra Branca dan pemerintah Malaysia di bawah Dr Mahathir Mohamad untuk membangun pulau-pulau buatan di Jawa Tengah. Fokusnya harus pada pembentukan garis batas maritim kedua negara daripada ekspansi teritorial melalui landfill atau pembangunan pulau. Selama garis batas ini tidak ditetapkan, dilema batas laut antara Pedra Branca dan Batu Tengah tidak akan pernah berakhir.
Hal yang sama juga harus diperhatikan pada masalah pembajakan kapal di Selat Malaka antara kapal Indonesia KP Orca 02 dengan kapal penangkap ikan Malaysia. Jika Malaysia tidak bersikeras menetapkan batas laut internasional dengan tetangga terdekatnya, bagaimana mungkin Malaysia bisa bersikeras menghadapi masalah dengan tetangganya yang lebih besar, Cina, di Laut Cina Selatan?
Isu-isu yang disebutkan di sini menunjukkan bahwa penetapan perbatasan laut internasional bukanlah masalah ringan. Ini melibatkan masalah martabat, kedaulatan, dan hak Malaysia sebagai negara merdeka untuk mengklaim hak-haknya di bawah hukum maritim internasional. Malaysia perlu mengambil lebih banyak inisiatif untuk menyelesaikan masalah ini sehingga terjadinya Selat Malaka antara Orca 02 dan kapal nelayan kami tidak akan lagi terjadi di masa depan.
Pemerintah perlu bijak dalam berbicara dan diplomasi dalam menyelesaikan dilema ini dengan dukungan rakyat. Batas laut negara yang utuh akan menjamin kedaulatan dan keluhuran tanah air kita, Malaysia.(IK)